Jajaran Civitas Akademika Universitas Budi Luhur (UBL), Kamis (25/9), diedukasi tentang penting keterbukaan informasi publik (KIP) untuk mewujudkan Jakarta yang demokratis.
"Informasi adalah mata uang demokrasi."
Kegiatan hasil kolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta ini dikemas dalam bentuk seminar bertema “Peran Akademisi dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta”
Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan, KIP merupakan amanat konstitusi dan salah satu tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Informasi adalah mata uang demokrasi. Bila akses informasi ditutup, masyarakat akan sulit maju dan demokrasi kehilangan daya kontrol,” ujar Luqman.
Ia juga mengajak civitas akademika UBL untuk terlibat aktif mengawal KIP. Mahasiswa, katanya, bisa menguji keterbukaan badan publik, melakukan riset hingga meneliti peran instansi di Jakarta.
"Kami senang mendapat tambahan amunisi tenaga muda untuk mengawal keterbukaan informasi,” paparnya.
Komisioner KI DKI bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), iFerid Nugroho menambahkan, pentingnya membedakan antara informasi umum dan informasi publik.
“Siapapun bisa memberi informasi, tetapi informasi publik adalah informasi yang dikelola, didokumentasikan, dan disimpan oleh badan publik," ucapnya.
Sementara Deputi Rektor Bidang Akademik Universitas Budi Luhur, Deni Mahdiana mengapresiasi sinergi yang terbangun antara pihaknya dan KI DKI Jakarta.
Menurut Deni, pihaknya selalu menanamkan filosofi cerdas dan berbudi luhur, yakni kreatif, inovatif, serta tetap sopan tanpa menyakiti orang lain.
"Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat bagi mahasiswa untuk berperan aktif mengawal keterbukaan informasi di Jakarta,” tuturnya.
Dekan Fakultas Komunikasi UBL, Rocky Prasetyo Jati menegaskan, seminar ini tidak sekadar agenda akademik, melainkan warisan intelektual bagi mahasiswa baru.
“ini adalah legacy untuk mahasiswa. Tidak hanya mengkritisi, tapi juga menghadirkan solusi demi kemajuan Jakarta,” tandasnya.
0 Comments