Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adaptif, mampu mengikuti perubahan zaman, dan berani mengambil keputusan cepat dalam menghadapi persoalan di lapangan.
"Menjadi pemimpin yang adaptif,"
Hal ini disampaikan Pramono saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025 di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (11/9).
"Tugas seorang pemimpin, apalagi tadi disampaikan untuk menjadi pemimpin yang adaptif, bisa mengikuti perubahan zaman, bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Pramono.
Ia pun kemudian membagikan pengalaman pribadinya dalam menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari relokasi UMKM di Taman Bendera Pusaka, penanganan aksi unjuk rasa, hingga penyelesaian Kampung Bayam. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah di Kampung Bayam diperlukan ruang dialog.
"Peristiwa Kampung Bayam. Ini kan peristiwa lama banget tidak terselesaikan. Cara saya menyelesaikan Kampung Bayam adalah tentunya harus ada ruang dialog," jelasnya.
Selain itu, Pramono juga membagikan upayanya dalam merespon aksi unjuk rasa beberapa pekan lalu. Ia mengatakan perlunya pemimpin untuk mengambil keputusan cepat, termasuk dalam memastikan biaya kesehatan para korban aksi unjuk rasa yang sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI.
"Sehingga hal yang menyangkut pemakaman, hal yang menyangkut kesehatan masyarakat, saat itu juga langsung tertangani," kata dia.
Pramono juga menjelaskan terkait ketidakhadirannya di lapangan saat aksi unjuk rasa terjadi. Sebagai mantan demonstran, ia sengaja menahan diri, namun tetap memastikan untuk memantau situasi secara langsung.
"Sebagai mantan demonstran, saya tidak senang kalau panggung itu diambil oleh para politisi. Ya apapun sebagai Gubernur Jakarta, saya ini kan politisi," katanya.
Gubernur juga mencontohkan keputusannya terkait penyelenggaraan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pasca-aksi unjuk rasa. Menurutnya, HBKB perlu tetap dilaksanakan untuk memberikan kepastian rasa aman kepada masyarakat.
Permasalahan-permasalahan tersebut, kata dia, membutuhkan kehadiran pemimpin yang berani mengambil keputusan berbeda dan mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan.
"Pemimpin yang adaptif itu adalah pemimpin yang betul-betul memahami persoalan apa yang menjadi pekerjaan utamanya. Dan persoalan itu diselesaikan bukan untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk masyarakatnya," jelas Pramono.
Pramono berharap para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini. Selain itu, ia menekankan bahwa keputusan yang diambil juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menyampaikan, penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VII Tahun 2025 bertujuan memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki kompetensi kepemimpinan strategis dalam peningkatan kinerja di unit organisasinya.
Untuk diketahui, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 7 Tahun 2025 dilaksanakan secara blended learning selama 107 hari. Pelatihan digelar mulai 5 Mei sampai 11 September 2025.
Peserta pelatihan sebanyak satu angkatan terdiri dari 27 orang dengan rincian 20 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan 1 orang dari Kepolisian Republik Indonesia. Adapun hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sebanyak 27 peserta dinyatakan lulus.
0 Comments